RI-Australia sepakat tingkatkan penanganan "manusia perahu"

Presiden SBY dan PM Australia Tony Abbott sepakat mengenai kerjasama bilateral kedua negara, di Istana Merdeka, Senin (30/9) sore. (laily/presidenri.go.id/win14)

JAKARTA (WIN): Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk terus meningkatkan dalam menangani kasus penyelundupan imigran gelap, atau biasa disebut dengan "manusia perahu" melalui kerjasama bilateral. Sekalipun untuk mengatasi persoalan ini telah ada kerjasama internasional, Bali Process.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott. "Indonesia telah berusaha terus menerus mengatasi masalah ini (imigran gelap), Australia juga. Tapi akan lebih baik kalau ada kerjasama bilateral berdasarkan Bali Process untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/13).

Menurut Presiden SBY, Indonesia dan Australia sama-sama menjadi korban dalam kasus penyelundupan manusia, mengingat ratusan warga negara asing berupaya mencapai Australi dengan melalui Indonesia setiap tahunnya.

"Banyak sekali warga dari negara lain, dari Timur Tengah dan banyak yang lain, yang datang ke Indonesia memberikan beban, baik sosial maupun ekonomi. Ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan ke Australia juga memberikan beban kepada Indonesia," ungkap Presiden SBY.

Solusi mengatasi permasalahan manusia perahu itu adalah kerja sama yang efektif, tepat dan baik. Namun menurut Presiden SBY, forum pertemuan bilateral kali ini bukan untuk mendiskusi secara detail kegiatan operasional atau cara-cara kerja sama untuk mengatasi kasus imigran gelap. "Nanti ada forum lebih lanjut, yang jelas baik Perdana Menteri Australia atau saya telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," terangnya.

Sekadar diketahui, Bali Process adalah perjanjian kerangka kerja internasional yang disepakati di Bali pada Febuari 2002 untuk mengatasi banjirnya pencari suaka dan perdagangan manusia. Sekitar 50 negara dan lembaga-lembaga internasional turut berpartisipasi dalam Bali Process.(win6)

Komentar