Jamsostek: PP tentang BPJS sebaiknya dituntaskan Oktober 2013

Dirut PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya

JAKARTA (WIN): Pemerintah dinilai perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang mengenai Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sebelum akhir bukan ini (Oktober 2013) agar cukup waktu untuk melaksanakan transformasi yang akan dimulai 1 Januari 2014.

Hal ini dikatakan oleh Senior Vice President Legal & Compliance PT Jamsostek, Rilexya Suryaputra, melalui siaran persnya, Senin (14/10). "Kami menginginkan produk turunan dari UU No.40/2004 tentang SJSN dan UU No.24/2011 tentang BPJS segera diterbitkan baik dalam bentuk PP, perpres, maupun kepres, agar kami memiliki pijakan hukum yang pasti," kata Suryaputra.

Percepatan itu, katanya, dibutuhkan untuk pijakan langkah dalam mempersiapkan banyak hal, diantaranya Peraturan BPJS Ketenagakerjaan, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan SOP yang mengaturnya. Hal terpenting, Jamsostek ingin memastikan apakah PP, perpres atau kepres itu bisa menjamin kelanjutan program dan manfaat yang telah diselenggarakan Jamsostek sebagai BUMN slama 35 tahun ini.

"Tata kelola kelembagaan, disain program dan manfaat, keuangan dan pembiayaan serta pengelolaan kepesertaannya juga akan mengacu pada tiga perangkat peraturan turunan UU tersebut," ujarnya.

Jamsostek sebenarnya telah menyampaikan sedikitnya 13 draf (PP, perpres, kepres) kepada Kemenakertrans, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain juga melakukan serangkaian diskusi dan pembahasan secara aktif dengan lembaga Pemerintah maupun LSM yang mempunyai tanggung jawab dan kepedulian terhadap produk hukum turunan ini. Salah satu yang diusulkan adalah disain program BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Menurut Rilexya, saat ini pemerintah sedang bekerja keras menyelaraskan draf peraturan pelaksana UU BPJS. Terdapat tujuh rancangan PP dan rancangan perpres yang segera disampaikan ke Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi perundangan. Ketujuhnya adalah, RPP tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Kemudian rancangan perpres tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, rancangan perpres tentang laporan pengelolaan program badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, selanjutnya, rancangan perpres tata cara pengelolaan dan pengembangan dewan jaminan sosial ketenagakerjaan dan aset BPJS ketenagakerjaan.

Kemudian, rancangan PP tentang penyelenggaraan Jaminan Pensiun, rancangan PP tentang penyelenggaraan program JKK, JHT dan JKM serta rancangaan PP hubungan antar lembaga.

Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengaku optimistis aturan pelaksana UU BPJS akan terbit tahun ini. Dia berharap bulan November RPP sudah rampung pembahasannya, sehingga bisa difinalisasi menjadi PP. "Yang paling krusial dan sedang berjalan adalah pembahasan rancangan PP pengelolaan aset BPJS Kesehatan dan aset BPJS Ketenagakerjaan," katanya.(ant/win5)

Komentar