Dual connection, Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Tanjung Perak

WIN.com: Pelabuhan Tanjung Perak dan Provinsi Jawa Timur merupakan dua kosa kata yang sangat erat, bak pepatah mengatakan “bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkap”.  Karena secara sederhana hubungan keduanya lebih bersifat geografis yang menunjukkan pola super dan sub ordinasi mengingat Pelabuhan Tanjung Perak itu berada di Kota Surabaya di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kedua kosa kata ini-Pelabuhan Tanjung Perak dan Provinsi Jatim-, dalam rentang beberapa tahun ini telah mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan. Artinya, prestasi yang diraih secara general oleh Provinsi Jatim tidak akan pernah lepas dari kinerja giat sektor kepelabuhanan yang digawangi secara langsung oleh Pelabuhan Tanjung Perak, mengingat pelabuhan ini merupakan hub port utama Jatim dan pintu utama pelayaran dan distribusi logistik ke Kawasan Indonesia Timur.

Pola hubungan dua arah atau dual connection menjadi sangat ideal untuk menggambarkan hubungan Provinsi Jatim dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terkait rentang prestasi yang ditorehkan belakangan ini. Bahkan, hubungan itu menjadi semakin  erat serta cenderung lebih berorientasi resiprokal antara satu dengan lainnya, termasuk bila menilik kendala dan hambatan pada satu pihak ternyata juga berimbas besar pada pihak lainnya.

PROVINSI JATIM

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penting dalam khasanah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam era modern ini. Provinsi yang berada di ujung paling timur pulau Jawa ini pada era kekinian ternyata menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional mengingat prestasi ekonomi yang dicatatkan sangat luar biasa, ini terbukti dari sejumlah capaian termasuk bila diukur dari beberapa indikator makro ekonomi nasional. Bahkan untuk satu indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, Jatim mencatat telah melakukan quattrick dalam menggungguli pertumbuhan ekonomi nasional setidaknya sejak 2009-2012.

Faktanya bisa dilihat dari data pertumbuhan ekonomi yang ada, pada 2012 untuk level nasional mencapai kisaran 6,4%-6,5% sedangkan capaian pertumbuhan Jatim tahun lalu sebesar 7,27 meski meleset dari target harapan Pemprov Jatim yang mematok angka 7,5%. Posisi itu relatif sama untuk rentang 2009-2011 dimana pertumbuhan ekonomi Jatim masih terlalu perkasa bagi pertumbuhan nasional data head to head yaitu pertumbuhan 2009 nasional capai 4,5%, Jatim capai 5,01%; pada 2010 nasional tumbuh 6,1%, Jatim tumbuh 7,16% dan pertumbuhan ekonomi 2011 semakin menunjukkan kedigjayaan Jatim atas perekonomian nasional dimana Jatim melaju dengan 7,22% dan pertumbuhan nasional mencapai 6,3%. Posisi itu hanya berubah sedikit pada 2008 dimana nasional tumbuh 6,1% dan Jatim hanya tumbuh 5,94%.

Bahkan untuk pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa, Provinsi Jatim masih yang terdepan, data fakta itu bisa dilihat capaian periode Januari-September 2012 yang menunjukkan pertumbuhan Jatim mencapai 7,22% mengungguli lima provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta 6, 5%, Banten 5,92%, Jateng 6,5%, Jabar 6,31%.

Pengakuan terbaru atas potensi perekonomian Jatim juga disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal, Mohammad Chatib Basri saat Business Gathering di Gedung Negara Grahadi, Senin (9/10/2012). Bahkan secara khusus Kepala BPM itu meyakini bila Provinsi Jatim bakal melampaui keperkasaan Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam penguasaan dan kontribusi ekonomi terhadap perekonomian nasional.

”Bisa dipastikan dalam rentang dua tahun [2012-2014] Provinsi Jatim akan melampaui perekonomian DKI Jakarta,” kata Chatib Basri kepada pers (9/10/2012).

Data faktanya, kata Chatib Basri, ditunjukkan atas prestasi pertumbuhan ekonomi yang dalam rentang beberapa tahun ini bisa mengungguli pertumbuhan nasional. Kekalahan Jatim atas DKI Jakarta, terang Chatib Basri, hanya pada kontribusi PDRB-nya terhadap perekonomian nasional.  “PDRB [Product Domestic Regional Bruto] Jatim mampu berkontribusi terhadap GDB [Gross Domestic Bruto] sebesar 14,80%, terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang berkontribusi sebesar 16,20%. Namun, bukan tidak mungkin  pada tahun 2014 – 2015 ekonomi Jatim melampaui pertumbuhan ekonomi Jakarta, ” tegasnya.

PELABUHAN TANJUNG PERAK

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan infrastruktur perhubungan yang telah berumur lebih 100 dengan balutan sejarah panjang yang dibumbui cerita heroik yang bersumbu pada misi kejayaan dan kebesaran bangsa. Kisah berdirinya Mojopahit, sejarah pawa Wali Songo, perjuangan hidup-mati arek-arek Suroboyo tidak akan lepas dari posisi strategis Pelabuhan Tanjung Perak.

Artinya posisi dan peran Pelabuhan Tanjung Perak itu sangat linier secara historis dengan kisah hiruk pikuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sejak era lampau saat kejayaan Kerajaan Nusantara Mojopahit, maupun era Indonesia modern saat ini sangat penting.

Bahkan bila menilik kinerja cemerlang ekonomi Jatim khususnya pada sisi pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan pada uraian diatas tadi dipastikan tidak lepas dari  kinerja ekselen Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena dipastikan lagi bahwa prestasi pertumbuhan ekonomi Jatim itu didorong oleh salah satu faktor utamanya pada kontek tingginya arus perdagangan domestik maupun internasional yang dilakukan oleh provinsi paling ujung Timur di Pulau Jawa ini. Bila berbicara soal perdagangan antar daerah, antar pulau maupun antar negara maka 95% volume arus perdagangan itu melalui pintu Pelabuhan Tanjung Perak.

Data dan Faktanya, pada era Indonesia modern, jejak keberadaan peran Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tetap penting khususnya sebagai pintu gerbang untuk kawasan Indonesia Timur. Nilai perdagangan antar pulau Jatim pada 2011 mencapai Rp222 triliun dengan neraca perdagangan impor US$22,758 miliar dan ekspor US$19,029 (defisit US$3,729 miliar) ternyata mayoritas atau sekitar 95% dipastikan menggunakan fasilitas layanan Pelabuhan Tanjung Perak.

Kinerja Pelabuhan Tanjung Perak yang dioperatori PT Pelabuhan Indonesia III mengalami peningkatan, ini dibuktikan dari volume petikemas yang di handling pada 2010 mencapai 2,4 juta twenty feet equivqlent units (TEUs) menjadi 2,66 juta TEUs pada 2011. Untuk arus bongkar muat dapat dirinci pada 2010 mencapai 4,02 juta ton untuk bongkar dan 1,6 juta ton untuk muat. Posisi itu meningkat pada 2011 dimana proses bongkar mencapai 4,59 juta ton dan proses muat 1,91 juta ton. Namun khusus untuk jumlah kedatangan kapal, mengalami penurunan tipis dari 14.198 unit pada 2010 turun menjadi 14.128 unit meski untuk kapasitas muat atau gross tonage (GT) mengalami peningkatan dari 65,95 juta ton naik jadi 68,69 juta ton.[1]

Realisasi arus petikemas PT Pelindo III pada 2012 secara umum masih didominasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang tercatat 2,85 juta TEUs atau meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya, dalam satuan box tercapai 2,39 juta box atau 8% dari tahun sebelumnya. Bisa dibandingkan dengan volume arus petikemas secara keseluruhan di terminal yang dikelola PT Pelindo III pada 2012 mencapai dimana 3,92 juta TEUs atau setara 3,24 juta  box, artinya Pelabuhan Tanjung Perak menyumbang 72,7% volume petikemas atas total petikemas yang di-handling BUMN sektor kepelabuhanan itu pada tahun lalu.[2]

Perkembangan kinerja sektor kepelabuhan Tanjung Perak yang meningkat itu semakin signifikan dengan trend pertumbuhan ekonomi di provinsi Jatim, dimana pada 2011 ini mampu mencapai 7,2% naik dari 6,8% pada 2010, dan meningkat kembali menjadi 7,22% pada 2011 dan 7,27% pada 2012.  Tentunya prestasi ekonomi Jatim ini akan sangat berdampak positif bagi wilayah lain khususnya KTI.

Faktanya posisi pelabuhan Tanjung Perak menjadi vital bukan hanya bagi Jatim, namun juga sebagai pintu gerbang utama kawasan Indonesia Timur semakin tampak karena pada pelabuhan bagian dari pelabuhan yang saat ini dikelola PT Pelabuhan Indonesia III itu ternyata memiliki 29 rute pelayaran dimana menempatkannya sebagai  hub port utama bagi pelayaran ke  Kawasan Indonesia Timur itu.

Peran penting Tg. Perak itu menjadi menonjol bila diperbandingkan Pelabuhan Tanjung Priok pada sisi tingkat konektivitas. Pelabuhan Tanjung Priok –maen port—berlokasi di Ibukota Negara RI itu ternyata hanya memiliki rute pelayarannya lebih sedikit dengan hanya 20 rute pelayaran.

MIMPI JATIM   

Gubernur Jatim Soekarwo pada 2011 telah menyatakan ’mimpi’-nya yang bisa jadi merupakan mimpi masyarakat Jatim yaitu ingin mengungguli DKI Jakarta, karena sudah terlalu lama Jatim selalu identik menjadi berposisi kedua dalam segala hal di Indonesia. Mimpi Jatim melampaui DKI Jakarta itu diarahkan untuk sektor ekonomi, asa harapan itu dasari potensi dan kinerja Provinsi Jatim yang dipastikan bila didorong dengan kemampuan optimal akan bisa diwujudkan. Targetnya mimpi melampaui DKI Jakarta itu bisa direalisasikan 2014.

Mengulang pernyataan Kepala Badan Penanaman Modal, Mohammad Chatib Basri bahwa Provinsi Jatim memiliki potensi melampaui DKI untuk sector ekonomi.

”Bisa dipastikan dalam rentang dua tahun [2012-2014] Provinsi Jatim akan melampaui perekonomian DKI Jakarta,” kata Chatib Basri kepada pers (9/10/2012).

Keyakinan akan kemampuan Jatim menjadi yang terdepan pada sektor ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan besarnya arus investasi yang masuk di provinsi dengan penduduk 3,9 juta jiwa itu. Pada 2012, investasi di Jatim sudah mencapai Rp148 triliun. ”Bila pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2014 menyentuh 8% maka diprediksi investasi yang masuk Jatim bisa tembus Rp200 triliun,” kata Chatib Basri.

Faktanya, progres perkembangan dan keberhasilan yang diraih Provinsi Jatim itu-harus diakui secara jujur- merupakan hasil dorongan kinerja duet pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf yang baru saja memperingati empat tahun masa kepemipinan-nya di Jatim (12 Februari 2009-12 Februari 2013). Duet Pak De Karwo-Gus Ipul dipastikan telah mampu mengoptimalkan potensi semua komponen dan stakeholder yang ada di Jatim untuk mengatasi dan merentas semua kendala dan persoalan yang ada sehingga sejumlah prestasi kerja berbuah deretan penghargaan nasional.

PROBLEMATIKA

Mimpi Jatim menjadi yang terdepan ini bisa saja akan terhambat atau minimal tidak bisa terwujud pada 2014, manakala sejumlah problem dan hambatan usaha yang kini masih terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak bisa dibenahi—meski harus diakui upaya memperbaiki kondisi kinerja di pelabuhan Tanjung Perak sudah dilakukan secara luar biasa—namun hingga hari ini sejumlah hambatan usaha masih kerap dijumpai di pelabuhan terbesar kedua di Indonesia itu.

Beberapa hambatan itu terkait persoalan keterbatasan alur pelayaran baik dari sisi lebar alur maupun kedalaman alur. Persoalan keamanan alur pelayaran dimana diketahui hingga kini terdapat pipa gas yang memotong APBS yang hingga kini belum sepenuhnya di-amankan atau dipindahkan. Bahkan, belum lama ini, Kadin Jatim kembali mensoal terkait rencana relokasi pipa gas bawah laut eks Kodeco yang kini ditangani Pertamina Hulu Energi atau anak usaha PT Pertamina yang dipasrahi menjadi operator blok migas West Madura Offshore.

Kadin bersikap keras mengingat tidak transparannya soal pemindahan pipa gas itu termasuk soal jalur mana yang akan dipilih. Reaksi keras Kadin Jatim itu terkait adanya data bila jalur relokasi pipa gas baru itu masih dalam kategori “tidak aman” bagi APBS, karena berada pada areal lokasi proyek revitalisasi APBS yang bakal segera dilakukan untuk mendalamkan alur dari -9,5 meter low water spring (LWS) menjadi -16 meter LWS dan lebar dari 100 meter menjadi 200 meter.

Keamanan alur pelayaran ini juga masih berbahaya terkait keberadaan jaringan kabel bawah laut milik PT PLN yang berulangkali kerap “tertabrak” jangkar kapal. Setidaknya ada 17 kali mengalami insiden tertabrak jangkar kapal yang membuat pulau Madura gelap gulita akibat pasokan energy listriknya terputus.

Kondisi kolam dermaga yang kurang kondusif termasuk masih banyaknya bangkai kapal yang ada sehingga mengganggu proses lalu lintas termasuk manuver kapal.

Problem lainnya terkait masih relatif lamanya proses bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak sehingga bisa memicu inefisiensi. Persoalan lambatnya waktu loading barang ini sempat juga dikritisi khusus oleh Gubernur Jatim Soekarwo dengan durasi rata-rata 3-4 hari. Kondisi ini diperparah dengan lamanya waktu sandar kapal atau waiting time, meski manajemen Pelindo III telah menargetkan akan bisa mewujudkan zero waiting time pada 2014 bila pembangunan Terminal Multiporpuse Teluk Lamong bisa selesai dan dioperasikan.

Problem lainnya yang sering ditemukan masih belum padunya koordinasi antar instansi dan institusi yang ada di sector kepelabuhanan khususnya yang menjadi pemangku kebijakan. Kondisi ini sering dikeluhkan kalangan pelaku usaha yang ada di Tanjung Perak Surabaya. Bahkan sering terjadi ego-sektoral antar instansi membuat kalangan pengusaha mesti mengalami hambatan usaha.

Artinya penyelesaian problem di Tanjung Perak dipastikan akan menguarai persoalan Provinsi Jatim khususnya mendekatkan Provinsi Jatim pada mimpi-mimpinya. Tentunya menyelesaikan persoalan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai sub-ordinasi Provinsi Jatim haruslah dilakukan secara serius agar Jatim bisa benar-benar melampau DKI Jakarta sebagai provinsi terdepan dalam soal perekonomian.  (Yuristiarso Hidayat)

Komentar