Indonesia harus waspadai kebijakan Tony Abbot

JAKARTA (WIN): Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai Pemerintah Indonesia patut mewaspadai kebijakan Pemerintah Australia tentang penyelundupan manusia. Kewaspadaan itu sangat penting apabila Partai Koalisi Liberal Nasional pimpinan Tony Abbot memenangi pemilihan umum.

“Bila benar Partai Koalisi Liberal-Nasional memenangi pemilu Australia, maka yang patut diwaspadai adalah kebijakan Pemerintah Australia untuk menggelontorkan uang ke Indonesia sebesar AUS$420 juta untuk menyelesaikan masalah penyelundupan manusia (people smuggling),” kata Hikmahanto di Jakarta, Senin (2/9/13).

Berdasarkan sejumlah survei, kata Juwana, partai oposisi yang dipimpin Tony Abbot diprediksi memenangi Pemilu Australia pada 7 September mendatang.

Sebelumnya, The Australian melaporkan, Abbot menyatakan penentangan Ketua Komisi I DPR RI terhadap programnya tidak berarti Jakarta akan menolak program penggelontoran uang untuk menyelesaikan penyelundupan manusia.

Hikmahanto menilai Abbot dengan percaya diri mengatakan Pemerintah Indonesia dapat diajak bekerjasama mengimplementasikan janji kampanyenya. “Bila terpilih, maka rakyat Australia akan menagih janji Abbot. Abbot pun akan memastikan pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan yang telah digariskan. Pertanyaannya, bagaimana Abbot dapat memastikan pemerintah Indonesia akan bisa menerima programnya?”

Karena itu, Hikmahanto menilai Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono patut mewaspadai pejabat-pejabat Australia yang memberi informasi tidak benar, sehingga keputusan dan kebijakan tidak akan berpihak kepada kepentingan Indonesia.

“Indonesia pernah mengalaminya saat isu Corby mencuat dalam agenda pemilu di Australia. Janji (Julia) Gillard untuk mengupayakan pengembalian Corby telah membuat Presiden Yudhoyono dalam posisi dilematis antara suara rakyat sendiri dengan keinginan Pemerintah Australia,” katanya merujuk pada keputusan Presiden yang mengabulkan grasi bagi Corby dan rakyat pun tersakiti hatinya.

Kini, katanya, tekanan seperti kasus Corby itu bukannya tidak mungkin terulang kembali. “Karenanya, segenap komponen bangsa, termasuk KPK, patut mewaspadai progam Abbot ketika akan diimplementasikan. Semua harus memastikan agar program Abbot untuk menyelesaikan penyelundupan manusia yang merendahkan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan uang tidak dilakukan.”(win10)

Komentar