Menakar kinerja BUMD migas

Oleh: Lutfil Hakim (Pemred Whatindonews)

(WIN) : - PT Petrogas Jatim Utama (PJU/BUMD Pemprov Jatim) ramai ‘dinyanyika’ oleh akun twitter @TrioMacan2000. Bersama kedua mitra kerjanya, yakni PT. Gate Hope Indonesia (GHI) dan PT Maxima Citra Nusantara (MCN) dikabarkan kongsi itu mengalami rugi Rp30 miliar di bisnis perdagangan emas. Dari nilai kerugian itu, dana milik PT PJU diperkirakan Rp20 miliar.

Ironisnya, hingga kini manajemen perusahaan pelat merah milik pemprov itu  belum memberikan klarifikasi ke publik tentang ‘nasib’ dana miliaran rupiah yang sejatinya (PT PJU didirikan) untuk usaha sektor migas. Pihak pejabat terkait di pemprov juga diam. Padahal masyarakat sudah ramai membicarakannya dan membutuhkan penjelasan apakah dana itu benar-benar raib, atau ‘diraibkan’.

Terlepas dari persoalan kerugian PT PJU akibat investasi perdagangan emas, masyarakat terheran-heran kenapa BUMD yang nota-bene dilahirkan bergerak dibidang migas itu kok ‘berjualan’ emas (dan tak terkonfirmasi apakah berdagang emas lantakan, atau toko emas, atau hanya sekedar portofolio investasi). Jika itu portofolio, kenapa tidak memanfaatkan PT Jatim Investment Managament (JIM) juga milik pemprov Jatim yang memang dikhususkan untuk bidang usaha manajemen investasi. Kenapa harus memilih kongsi kerja dengan pihak luar.

Pertanyaan itu harusnya dijawab oleh manajemen PT PJU atau pihak terkait lain di pemprov, karena kebekuan komunikasi bisa merugikan nama baik gubernur sebagai ‘pemilik’ BUMD.

Pertanyaan lainnya adalah apakah PT PJU tidak cukup handal sebagai BUMD untuk fokus terhadap tugasnya sebagai perusahaan sektor migas ?  Sesuai filosofi awal pendiriannya, PT PJU sejatinya mengemban misi besar yakni me-maksimalkan perolehan Jatim dari kekayaan alam sektor migas. Karena blok migas di wilayah provinsi ini sangat besar. Tugas utamanya mengawal hak pemprov Jatim pada share participating interest (PI) di blok migas Cepu Bojonegoro.

Kenapa PT PJU tidak memaksimalkan seluruh tenaganya sebagai BUMD sektor migas sesuai Perda pendiriannya yakni Perda Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2006 tentang PT PJU, tapi justru coba-coba masuk ke bisnis lain yang bukan bidangnya? Pertanyaan ini jauh lebih penting untuk dijawab dibandingkan soal nilai rugi di-perdagangan emas sebagaimana diramaikan akun @TrioMacan2000.

Memperjuangkan hak Jatim secara proporsional dari sektor migas pada perolehan bagi hasil yang ada sekarang jauh lebih penting untuk dilakukan, bahkan jauh lebih penting dibandingkan pendirian PT PJU itu sendiri jika BUMD ini akhirnya hanya berdagang emas dan batubara.

Banyak pihak menyayangkan kenapa PT PJU tidak ikut terlibat pada pengelolaan blok Minyak dan Gas West Madura Offshore (WMO) saat kontrak perpanjangan setelah selama 30 tahun dikelola oleh Kodeco Energy Ltd dengan anggota PT Pertamina Hulu Energy (PHE) dan CNOOC. Jatim sebagai pemilik wilayah dan memiliki BUMD yang bergerak di migas (PT PJU) seolah hanya menjadi penonton tatkala pemerintah (BP Migas) memutuskan pengelolaan lanjutan jatuh ke tangan PHE dengan anggota Kodeco.

Jika alasan pendanaan terbatas, sebenarnya banyak investor yang siap berada di belakang PT PJU andai BUMD itu bisa dapat porsi pada konsoorsium pengelolaan. Belakangan PT PJU hanya dapat porsi sebagian kecil pekerjaan dari PHE, bukan dari konsorsium. Di sini manajemen PT PJU dan pimpinan di provinsi Jatim bisa terukur kemampuannya untuk memaksimalkan perolehan dari sektor migas, sementara potensi migas di provinsi ini sangat besar.

HAMBATAN

Memang dibutuhkan manajerial dan kepemimpinan handal untuk bisa memaksimalkan peran BUMD di sektor migas, selain soal-soal yang memang menjadi tembok kendala. Kemampuan lobi dan penguasaan medan bisnis sektor migas harus dikuasai. Jika perlu BUMD ini memprakarsai dan membangun kekuatan untuk membongkar tempok-tembok peraturan yang selama ini membatasi pemilik wilayah untuk ikut ambil bagian secara proporsional pada sektor migas di wilayahnya.

Sektor minyak dan gas (migas) kedepan harusnya bisa diperjuangkan untu menjadi backbone pembangunan perekonomian daerah, khususnya bagi daerah penghasil yang selama ini notabene hanya mendapatkan bagi hasil (DBH) secara tidak proporsional dari sektor tersebut. Provinsi Jatim melalui PT PJU hendaknya menjadi ujung tombak.

Setidaknya ada dua hal penting yang harus diniscayakan sebagai langkah penguatan sektor migas. Pertama: Perlu dilakukan secure reposition terhadap daerah penghasil untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kegiatan industri hulu migas. Kedua: Memprioritaskan seluruh hasil migas yang ada untuk memenuhi (penggerak) kegiatan industri setempat.

Keberadaan sektor migas di Jatim baik sektor hulu migas maupun hilir masih jauh api dari panggang bagi penguatan perekonomian setempat. Hasil produksi di hulu yang tergolong besar baik gas maupun minyak bumi, belum memberikan kontribusi yang berarti bagi daerah penghasil.

Misalnya pada 2011 sampai September, Jatim mencatat produksi gas sebanyak 408 mmscfd dan 165.000 BOPD dengan nilai lifting sekitar Rp23 triliun, sekitar 3% dari PDRB Jatim Rp900 triliun. Kegiatan hulu migas dari sekitar 30 Wilayah Kegiatan (WK) Migas di Jatim yang dioperasikan olehg 9 KKKS ini ternyata hanya memberikan kontrbusi melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp166 miliar, nilai itu jauh di bawah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang mencapai Rp660 miliar.

Skema bagi hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini dinilai tidak proporsional. Misalnya Kab Sidoarjo yang telah puluhan tahun terdapat 18 sumur gas kecil (di luar Blok Brantas) sejauh ini hanya memberikan DBH sekitar Rp270 juta setahun. Anehnya, kabupaten itu mendapatkan DBH minyak bumi sebesar Rp26 milIar meski diwilayahnya tidak ada satu pun kegiatan lifting minyak bumi. Ini bukti bahwa skema penghitungan DBH yang dilakukan oleh pemerintah pusat sama sekali tidak jelas.

Demikian pula yang dirasakan oleh kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Perolehan DBH dari sektor migas ke daerahnya  dinilai jauh dari ideal.

Disinilah pentingnya dilakukan reposisi melalui review atas kebijakan terkait hulu migas. Mulai dari aspek pelelangan blok/lapangan migas, penghitungan lifting hingga dilibatkan dalam audit cost recovery. PT PJU harus mengambil peran aktif dalam hal ini.

Juga perlu diberikan manfaat ekonomi lebih besar lagi kepada daerah penghasil, misalnya, melalui pemberian golden share, menaikkan level participating interest (PI) lebih dari sekedar 10%, dan melibatkan badan usaha milik daerah penghasil (BUMD) pada bisnis distribusi hasil migas di tingkat hilir (alokasi gas). Sehingga keberadaan blok migas di daerah bisa memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah itu sendiri.

Namun demikian, pemda daerah penghasil harus memberikan dukungan yang optimal bagi setiap kehadiran investor migas (KKKS) baik dalam kerangka perizinan, tersedianya infrastruktur yang memadai, hingga situasi yang kondusif secara keamanan, sosial dan budaya.

Kemudian di tingkat hilir, seharusnya diatur mengenai prioritas atau pengutamaan penyediaan hasil migas di daerah penghasil untuk memenuhi kegiatan industri dan kegiatan hilir lainnya, agar kebijakan hilir energi itu bisa menggerakkan roda perekonomian secara lebih besar dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat harus menyadari bahwa sejumlah ganjalan yang masih ada dan telah menjadikan keberadaan sektor migas tidak bisa optimal kontribusinya terhadap kehidupan perekonomian daerah, diantaranya:

1-Kebijakan eksplorasi/eksploitasi sangat tergantung Pemerintah Pusat
2-Belum adanya transparansi perhitungan lifting Migas dan Cost Recovery
3-Anggapan  adanya kesempatan kerja yang besar
4-Tuntutan Pemda untuk ikut mengelola belum direspon
5-Pemerintah Pusat cenderung menyerahkan kepada KKKS secara ‘business to business
6-Pemerintah pusat perlu melakukan review atas sejumlah kebijakan sektor migas
7-Perhitungan DBH Migas secara proporsional antara Pusat dan Daerah
8-Pemprov perlu dilibatkan dalam Panitia lelang WK Baru Migas
9-Pemprov. diberikan golden share ( saham teritorial)
10-Pemprov diikutsertakan dalam perhitungan lifting dan perhitungan cost recovery
11-Kebutuhan gas daerah penghasil dipenuhi sebelum dijual ke umum
12-Pemprov dilibatkan dalam penyusunan program POD dan CSR
13-BUMD diberikan prioritas dalam alokasi gas untuk trading. (*)

Komentar